Eksistensi Parlemen Nasional West Papua (PNWP)

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung dan mendorong agenda IPWP dan ILWP.

Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal 19-22 November 2010 telah dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah menghasilkan resolusi yang menjadi sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa fokus program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan politik. KNPB secara nasional menurunkan program politik dan organisasi, pertama program KNPB adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu Merdeka secara politik melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu Referendum. Kedua, Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya Wadah Nasional Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga terbentuknya Pemerintahan sementara pasca referendum.

Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional Papua Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya Wadah Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah ini, maka semua elemen, faksi yang ada di daerah itu disatukan dan figur-figurnya di pilih langsung oleh masyarakat di daerah itu. Wadah Rakyat Daerah ini sebagai badan atau forum represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini membentukWadah Nasional Papua Barat sebagai Wadah Represetatif politik bangsa West Papua da sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Bangsa West Papua.

Melihat fenomena gerakan perjuangan nasional Papua Barat yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, sentimen organ/kepentingan organisasi dan tidak merakyat, maka KNPB bersama massa rakyat yang dilandasi oleh semangat patriotisme melakukan revitalisasi agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi struktur pada tanggal 15 Desember 2008 di Sentani.

Pada tanggal 21- 24 Agustus 2009 dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna pembentukan KNPB Wilayah dan menetapkan program strategis ditengah dinamika kepentingan faksional yang mengancam internal perjuangan dan tujuan utama perjuangan.

Pada tahun 2010, KNPB bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di Sentani guna membahas dan menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan serta program kerja KNPB. Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya wadah representative perwakilan daerah yang dikenal dengan nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen Daerah ini, maka semua elemen,faksi perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam Parlemen Daerah. Parlemen Daerah ini sebagai badan atau forum representatif, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Papua di Daerah. Selanjutnya Parlemen Daerah ini membentuk Parlemen Nasional Rakyat Papua Barat sebagai badan atau forum representatif, sekaligus simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan Papua.

Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional Papua Barat ” sebagai Parlement Rakyat hari ini, bukan berarti kami tidak menghargai tua-tua dalam perjuangan dan beberapa organisasi yang sedang jalan, atau juga bukan untuk menyalahkan dan membenarkan ide ini. Tetapi sesungguhnya merupakan ajakan untuk kita mengerti bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan yang berdiri bersama kekuatan rakyat, karena yang mau ‘merdeka’ adalah rakyat.

Pada tahun 2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah berhasil mediasi rakyat untuk membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah di 23 daerah yaitu Biak, Mnukwar, Sorong Raya, Fakfak, Kaimana, Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi, Yahokimo, Pucak Jaya, Yalimo, Baliem, Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Dogiyai, Deiyai, Yamo, Nduga, Ilaga, dan Tolikara. 23 PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan Februari tahun 2012 di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna membentuk Wadah representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk melakukan Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal 1- 5 April 2012.

Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional Parlemen Rakyat Daerah Setanah West Papua berhasil membentuk dan mendeklarasikan Parlemen Nasional West Papua. Parlemen Nasional West Papua adalah wadah representative politik rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya Parlemen Nasional West Papua ini adalah untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sediri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Keanggotaan PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan di daerah tersebut. Jumlah anggota PRD adalah paling kurang 30 orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak untuk mengutus atau mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen Nasional West Papua. Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling kurang 20 orang dan paling banyak 30 orang dari setiap PRD.

Pada tanggal 5 April 2012 Parlemen Nasional West Papua dihadiri oleh semua anggota Parlemen Rakyat Daerah menetapkan Free West Papua Campaign adalah Wadah politik perjuangn West Papua di international untuk melakukan lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada komunitas masyarakat international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah disetiap Negara serta ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan tuan Benny Wenda sebagai ketua Diplomat international untuk West Papua.

Guna memperkuat posisi IPWP dan ILWP yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009, maka Parlemen Nasional telah menetapkan IPWP sebagai lembaga politik international untuk West Papua dan ILWP sebagai lembaga hukum international untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah lembaga international yang didalamnya terdapat anggota parlemen dan pengacara di setiap Negara dan bekerjasama dengan Free West Papua Campaign guna melakukan kampanye, advokasi dan lobby tentang hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua untuk mendapat dukungan di parlemen dari setiap Negara dan mendapat di pemerintah dari setiap Negara, selanjutnya Free West Papua Campaign bersama Negara-negara yang mendukung dan Free West Papua Campaign melakukan lobby, advokasi ke PBB untuk mendapat dukungan.

Setelah terbentuknya Parlemen Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West Papua telah menetapkan Komite Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan politik dari Parlemen Nasional West Papua secara nasional dan terus mendiasi rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan bermartabat.

Keberadaan Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua Merdeka diluar negeri, maka Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di pemerintah Kerajaan Inggris Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah PNG, Pemerintah Australia. Kedepan Kantor Free West Papua Campaign akan terus dibuka disejumlah Negara untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan West Papua secara baik disetiap Negara untuk terus menerus melakukan lobby, kampanye untuk mendapat dukungan dari setiap Negara dan PBB.

Hormat saya

Buchtar Tabuni

Ketua Parlemen Nasional West Papua

Sumber: West Papua National Parliament