Upaya
menghalangi perjuangan Bangsa Papua untuk menjadi bagian dari MSG adalah suatu
perbuatan yang mengingkhari fakta ciptaan terhadap bangsa Papua yang
ditempatkan Tuhan di teritori Melanesia. Sudah cukup lama, West Papua hidup
dibawah tekanan keluarga tiri Melayu. Sudah waktunya west Papua dikembalikan
kepada keluarga kandungnya Melanesia.
Kita
harus menjadikan perjuangan ini milik pribadi kita. Kita harus yakin bahwa
klonialisme dalam bentuk apapun mutlak dilawan. Perlawanan kita buang
dilandaskan pada kebencian tetapi setulusnya untuk menyadarkan manusia-manusia
serakah yang rakus dan tamak pada kekuasaan, yang dibangun dengan penuh
rekayasa dan kebohongan. Karenanya, pola perlawanan yang damai dan bermartabat
harus terus dilakukan tanpa dipengaruhi oleh provokasi kekerasan penjajah.
Kita
harus menyolidkan struktur bangsa kita yang tercerai berai akibat hegemoni
klonialisme Indonesia. Tidak ada maksud yang baik hendak diterapkan Indonesia
di West Papua, selain memusnahkan orang Papua atau menghabiskan orang Papua.
Arus kenikmatan klonialisme jangan membawah larut seluruh kehidupan kita .
Tetapi, marih berjejer dalam barisan persatuan perjuangan kita melalui ULMWP. Indonesia
menghalangi Bangsa Papua masuk kedalam rumah Malanesia dengan sebuah buatan
wadah Republik Indonesia yaitu MELINDO (Malanesia-Indonesia)
Kelompok
Malanesia Indonesia (MELINDO) ini juga sebagai Asosiasi hanya untuk kepetingan
ekonomi antara Indonesia dengan Negara-Negara Malanesia. Dan ULMWP di terimah
sebagai Observer (Pengamat) dengan tujuan agar politik perjuangan Papua menuju
Penentuan Nasib sendiri. Setelah Orang Papua kembali ke rumah Malanesia melalui
ULMWP dengan status sebagai Observer (Pengamat), kondisi di west papua mulai berubah
artinya bahwa pergerakan Negara
Indonesia tidak tenang untuk memusnahkan ras malanesia di teritori papua
Dalam
rangka mempertahankan Papua tetap dalam penindasan, penderitaan bagi masyarakat
Malanesia di Papua Barat, Indonesia mengirim ribuan Militer dari segala
kesatuan di kirim ke Papua Barat. Terutama di Timika setiap kali Kapal Masuk
Ribuan Militer Masuk di Timika-Papua dan Juga setiap kali Pesawat masuk juga
ratusan Militer juga masuk di Timika-Papua.
Presiden
Republik Indonesia melalui Staf Presiden asal orang Papua juga berencana
melakukan kegiatan pembentukan dan penguatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan
Barisan Merah Putih (BMP) di Tanah Papua terutama di Timika untuk memperpanjang
penderitaan Bangsa Malanesia di Tanah Papua.
Dengan
melihat kondisi rill orang Papua saat ini yang terus menerus dimusnahkan oleh
kekejaman militer Indonesia maka, Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika mengajak bapak/ibu yang berasal dari Kulit
Hitam, Keriting Rambut, Ras Malanesia di Papua Barat yang bekerja di Negara
Tetangga Republik Indonesia sebagai PNS, Karyawan, Kepala Suku, Kepala Kampung,
Kepala Distik, Kepala Dinas, Tokoh Pemuda Papua, Tokoh Perempuan Papua, Tokoh
Agama, Tokoh Adat, mama-mama penjual di pinggir-pinggir jalan, tukang ojek,
tukang becak, sopir tinggalkan kepetingan sesaat dan ikut menghadiri Ibadah dan
AKSI di Tempat yang akan dilaksanakan
pada :
Hari : Senin,
13 Juli 2015
Waktu : Pukul
09.00 - selesai
Tempat : Kantor
KNPB dan PRD Timika.
Tujuan Aksi : Menolak Pengiriman Militer
di Papua dan Menolak Pembentukan dan program RI diatas Tanah Papua Barat.
Demikian seruan
aksi dan atas kehadiran
disampaikan terima kasih.
Timika, 11 Juli 2015
Koordinator Lapangan
YANTO
AWERKION SEM UKAGO
(Ketua I KNPB Timika) (Sekjen Umum KNPB Timika)
Mengatuhi
PARLEMEN
RAKYAT DAERAH(PRD) MIMIKA
KOMITE
NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH TIMIKA
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
(Ketua umum PRD Timika) (Ketua umum KNPB Timika)
0 komentar:
Posting Komentar