KNPB Timika, Dengan Tegas Tolak Trikora, dan Menuntut Kembalikan Hak Politik Bangsa Papua

Timika, (KM)— Aksi damai dilakukan rakyat papua yang berdomisili tanah Amungsa dimediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika dengan tegas tolak Tri Komando Rakyat (Trikora), dan menuntut kembalikan hak politik bangsa Papua, serta Mendukung penuh United Liberation Movement West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh dalam wadah Melanesia Speard Group (MSG).

“Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah awal malapetaka bagi orang papua yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta,” Kata Ketua Sekjen I KNPB Wilayah Timika, Sem Ukago dalam Orasinya, Senin (19/12/2016) di Jalan Sosisl Freeport Lama Bendungan Kebun siri Keluruhan Kwamki.

Kata Sem, “Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer, menurutnya kehadiran militer Indonesia di papua merampas hak Politik bangsa papua. Pada hal orang Papua sudah menyatakan diri sebuah bangsa di merdekakan oleh Negara Belanda pada 1 desember 1961,”beber Sem.

baca ini : http://www.kabarmapegaa.com/2016/12/knpb-timika-stop-mencaplok-oap-dalam_19.html

Kesempatan itu juga Yanto Awerkian sebagai ketua I KNPB Wilayah Timika membacakan pernyataan Sikap Politik depan ribuan masa, se-usai pembacan langsung serahkan kepada Ketua PRD Mimika, untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat papua di tingkat Internasional.

Dalam pembacaan sikap politik Yanto, menyatakan kami bangsa papua sudah merdeka 1 desember 1961 berumur 18 hari sukarno presiden pertama Indonesia, telah mengagalkan Negara papua, Indonesia merampas hak hidup dan hak politik orang papua. dengan tiga isi pidata yakni: pertama: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.

Kedua: Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Ketiga: Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

“Trikora tersebut orang papua menilai Soekarno berupaya untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk merebut Tanah Papua, manusia di bunuh dibantai habis-habis oleh militer Indonesia sampai saat ini,” tutur Yanto.

Ini tuntutan aksi damai rakyat papua yang bergabung dalam tiga wadah pergerakan bangsa papua yakni Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP).

Tuntutan pertama, kami bangsa papua dengan tegas menolak TRi Komando Rakyat (Trikora), Kedua ULMWP adalah Wadah yang mewakili orang papua, maka kami bangsa papua mendukung penuh ULMWP diterima sebagai anggota full MSG.

Tuntutan ketiga: Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB segerah kembalikan hak politik bangsa Papua. Empat: Indonesia segerah buka ruang demokrasi di Papua dan segerah buka Jurnalis Asing masuk di papua. Dan tuntutan kelima: kami bangsa papua minta bukan makan minum, bukan kesejatraan, bukan pembangunan tetapi kami minta hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua.

Kesempatan itu juga, ketua PRDM Abihut Degei S.Th, “menyatakan kami sebagai lembaga representative bangsa Papua, sehingga kami tetap mendukung aspirasi rakyat papua untuk meneruskan kepada PNWP, ULMWP, IPWP, ILWP dan Free West Papua Compagin. Untuk tindak lanjuti di forum-forum resmi Internasional,”katanya.

Abihut juga, ucapkan terimaksih kepada rakyat papua yang hadir dalam aksi damai tersebut, walaupun pihak aparat menakuti dan menghadang setiap titik aksi. Dia juga meminta rakyat papua tetap semangat dan jangan terpengaruh dengan orang Indonesia, kita tetap satu komado ULMWP,”ucapnya.

Aksi damai berjalan aman walaupun aksi dihadang oleh aparat Tim Gabungan Tni-Polri. Dalam aksi tersebut, kapolres Mimika Kapolres Mimika Viktor Makbon pun ikut turun mengamankan aksi damai Knpb Timika.

baca ini : http://www.kabarmapegaa.com/2016/12/anak-anak-ikut-demo-polisi-ancam.html

Selain kota Timika, aksi yang sama juga di gelar beberapa kota yakni, KNPB Nabire, KNPB Wamena, KNPB Jayapura, KNPB Merauke, KNPB Sorong, KNPB Manokwari, KNPB Yahokimo, KNPB Menado, AMP dan FRI-WP Yogyakarta, SORAK dan FRI-WP Bandung, FRI-WP Ternate.

baca Ini : http://www.kabarmapegaa.com/2016/12/aksi-kali-ini-di-beberapa-kota-rakyat.html

Berikut Pernyataan Sikap yang di bacakan Oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika.

PERNYATAAN POLITIK.

55 Tahun Tri komando rakyat dikumandangkan di Yongjakarta oleh Presiden Soekarno adalah awal kejahatan dan tindakan klonialisme atas manusia melanesia di Papua Barat. 19 desember merupakan awal pelanggaran terhadap Hak Hidup, hak politik dan aneksasi bangsa Papua ke dalam indonesia oleh soekarno dengan nafsu kekuasanya.

19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto kemerdekaan Papua 1 Desember 1961), Tri Komando Rakyat (Trikora) dikumandangkan Ir. Soekarno untuk menjajah teritori West Papua. Proses dekolonisasi West Papua digagalkan oleh watak ekspansionisme dan militeristik Indonesia. Ribuan rakyat West Papua dibantai dalam berbagai operasi militer.

Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia.

Alasan Aneksasi Wilayah Papua karena Klaim atas Kekuasaan Majapahit namun dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama hanya Papua Barat yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah.

Klaim atas Kekuasaan Tidore, pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.

Kapten Thomas Forrest Gubernur Ternate mengatakan bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Yang ada hanya hubungan vertikal antara kerajaan Tidore dan Papua Barat klaim Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda, merupakan imajinasi.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat, diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.

Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar.

Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore.

Kelaim atas Hindia Belanda Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).

Bangsa papua dan bangsa indonesia memiliki sejarah perjuangan yang berbeda, dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa Bangsa Papua mampu mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku, Ondoafi, Mananwir dan Ondofolo (tribal leaders).

Setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah seperti seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing, Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh.

Perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan kolonialisme.

Dalam kehidupan sehari-hariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia.

Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908) dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, tetapi tidak pernah satu pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta, dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.mengatakan bahwa emerdekaan Indonesia tidak sangkut pautnya dengan Papua Barat . Dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945, Mohammad Hatta menegaskan bahwa, bangsa Papua adalah ras Melanesia, bangsa Negroid, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat.

Kini 55 tahun pendudukan kekuasaan kolonial Indonesia, West Papua masih menjadi wilayah protektorat yang belum menentukkan nasibnya sendiri. Perjuangan rakyat West Papua kini menjadi perjuangan rakyat dunia.

Oleh Karena Itu kami bangsa Papua Menyatakan bahwa :

1. Kami Bangsa Papua Barat Mendesak segera kembalikan hak politik bangsa Papua

2. Kami Bangsa Papua Barat menyatakan bahwa, kekuasaan Indonesia di West Papua selama 55 tahun adalah Kolonial

3. Komndao Trikora adalah awal kejahatan yang mengakibatakan Papua Barat Darurat HAM PBB segera mengirim Pelopor khusus PBB di Papua Barat

4. PBB segera meninjauh kembali Pepera 1969 dan memberikan Hak penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat.

5. Kami Rakyat Papua Mandukung Penuh ULMWP menjadi anggota penuh MSG

Demikian Pernyataan sikap Ini Kami buat dengan Penu tanggung Jawab atas perhatian tak lupa Kami sampaikan terima kasih

Tanah Amunsa Timika West Papua, 19 Desember 2016

DIKELUARKAN DI : Timika,

PADA TANGGAL : 19 Desember 2016

HORMAT KAMI.

Lembaga Penanggung Jawab Politik Bangsa Papua