PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA

 PERNYATAAN

SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA

Hak Penentuan Nasib Sendiri merupakan unsur Hak Asasi Manusia yang patut dihormati oleh setiap bangsa dan setiap Negara di dunia. Penduduk pribumi West Papua adalah bangsa Papua yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Perjuangan kemerdekaan masyarakat pribumi West Papua sebagai Bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pribumi West Papua berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Keinginan luhur ini telah melahirkan kesadaran masyarakat pribumi West Papua merasa terikat dan menyatukan diri dalam suatu system perjuangan yang terorganisasi dalam organisasi politik perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa dan Rakyat Pribumi West Papua yaitu Wada Koordinatif  ULMWP sebagai Alat Politik Bangsa Papua yang berjuang dan mendorong Persoalan Bangsa Papua di tinngkat region atau Kawasan Pasific dan membawa persoalan papua di perserikatan Bangsa-bangsa PBB  untuk memperjuangkan Hak Politik Bangsa Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial Republik Indonesia.

Maka, Seluruh Rakyat malanesia di teritori west papua menyeruhkan kepada seluruh keluarga malanesia dan secara umum kepada seluruh komponen dan rakyat di wilayah pasofic untuk melihat situasi Hak Asasi Manusia di papua barat dengan serius. Karena persoalan hak asasi manusia di papua adalah persoalan milik seluruh komponen dan Rakyat pasisfic. Demi menjaga keutuhaan Wilayah Pasific dan kelangsuungan hidupan rakyat malanesia dan secara Umum rakyat pacific. Maka rakyat malanesia di papua barat Mendesak;

1. Kami Mengutuk dan Menolak Integrasi West Papua kedalam NKRI tanggal 1 Mei 1963, karena penuh dengan manipulasi, kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.
2. Kami atas Nama Rakyat Bangsa Papua Menyeruka Kepada Negara-negara Anggota PIF Untuk Desak Perserikatan Bangsa – Bangsa PBB untuk Segera mengirim Tim pencari Factak Pelanggaran HAM di Papua.
3. Kami atas nama bangsa Papua menyerukan kepada Negara - negara anggota PBB untuk melindungi, memajukan Hak Penentuan nasib sendiri secara adil dan bermatartabat.Perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Indonesia di Mediasi Oleh America dan PBB, yang dikenal dengan “New York Agreement 15 Agustus 1962 tidak menjamin Hak Penentuan Nasip Sendiri bangsa Papua. “Act of free choice” (penentuan pendapat rakyat / pepera1969), karena penuh dengan rekayasa, manipulasi, dan penganiayaan.
4. kami Menyerukan kepada Negara - negara anggota Melanesian Spearhead Group MSG dan Negara-negara Anggota Pasific Island Forum PIF Segera menyatakan sikap politiknya agar mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua secara adil dan bermartabat serta menerima West Papua sebagai Anggota PIF dan Mendorong Status West Papua di Dkolonisasi PBB.
5. Kami Berterima kasih kepada Pemerintah Solomond Island,  Vanuatu,Kaledonia Baru,Samoa,NGO dan Rakyat PNG, dan NGO di Seluruh Kawasan Pasific serta Rakyat yang mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat west papua.
6. Kami Mendorong dan mendukug Pemerintah  Vanuatu dan Solomon Island Serta sejumlah Negara di Pasific untuk mengangkat persoalan Papua ke; Amnesti Internasional, Dewan Ham PBB, Dewan Keamanan PBB khusus Komite Dekolonisasi dan untuk terus memainkan peranan bagi agenda penentuan nasib sendiri West Papua.
7. Kami menyerukan kepada komponen perjuangan Papua di dalam negeri dan luar Papua untuk bersatu padu mendukung dan mendorong agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri.
8. Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Politik penyelesaian masalah west Papua.

Demikian atas pernyataan sikap Politik  dan dukunganya semoga Tuhan Allah Bangsa Papua Terus menyertai kita dalam perjuangan bangsa papua.

Mimika West Papua, 11 September 2015

Hormat Kami

Lembaga Penanggung Jawab Politik Bangsa Papua

Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD)

ABIHUT DEGEY

Ket.PRD Mimika