Pemerintah dan Negara Jadikan Negeri Ini Najis

Uskup Keuskupan Timika,
Mgr. John Philip Saklil, Pr. (Foto: Ist)

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- "Negeri Papua ini telah dijadikan kota najis oleh aparat pemerintah (Gubernur, Bupati, pejabat eksekutif dan legislatif) juga aparat keamanan (TNI dan Polri). Orang bebas melakukan apa saja yang menjadi keinginannya. Maka itu, orang saling membunuh kapan saja bebas dan orang bebas kapan saja merusak keutuhan alam lingkungan dan hutan," demikian ditegaskan pemimpin agama Katolik Keuskupan Timika, Papua, Mgr. Johanes Philip Saklil, melalui surat elektronik yang diterima majalahselangkah.com, Rabu (02/09/2015).

Uskup Keuskupan Timika ini mengatakan ini pasca penembakan dua warga sipil di Timika oleh oknum TNI, juga menanggapi rangkaian kekerasan yang terus terjadi di atas tanah Papua ini, dimana pelaku kejatahannya didominasi aparat keamanan negara Indonesia.

"Pihak yang menjadi biang kedok kenajisan adalah para aparat keamanan. Karena itu, pendekatan aparat pemerintah keliru dan sengaja membiarkan bahkan membebaskan terjadi kenajisan itu bertumbuh di mana-mana. Sehingga, tindakan konflik dan kekerasan, pembunuhan, kerusahan lingkungan dan hutan Papua, dan minuman keras (Miras) bertumbuh di mana-mana. Baik dari tingkat produser miras, pengedar miras, dan sampai konsumen miras bebas melakukan apa saja menurut maunya," terang Uskup Saklil.

Pemilik nama adat Gaiyabi dari bahasa suku Mee ini menegaskan, banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga peraturan adat supaya manusia bebas dari penyebab kematian, baik secara langsung maupun tak langsung.

Namun, lanjutnya, peraturan apapun dibuat sangat tergantung pada manusia dan perilakunya, sebab justru tidak menjalankan atas keputusan tersebut.

Manusia disebut menajiskan kalau manusia tidak menjalankan, melindunginya dan menegakkan peraturan tersebut. 

"Sudah tahu alkohol dan narkoba menyebabkan kematian, mengapa manusia membebaskan dirinya dan diizinkan menjadi pengguna, pengedar, dan produser alkohol dan narkoba yang menyebabkan kematian. Untuk itu, baik manusia maupun lembaga disebut menajiskan," ucapnya.

Lanjutnya mengkritik kebijakan pemerintah dan negara yang tidak memihak rakyat Papua pemilik SDA yang semakin hancur di atas kekayaan alamnya, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dicap lembaga-lembaga najis.

"Sudah tahu kehancuran tanah, hutan, dan air menyebabkan kematian manusia dan makhluk alam, mengapa manusia bebas dan diijinkan merusak dan mencemarkan alam.Sudah tahu peperangan dan konflik atau segala bentuk kekerasan menyebabkan kematian. Mengapa manusia bebas dan dibiarkan saling membantai sebagai cara untuk menuntut hak dan kewajiban. Untuk itu, baik manusia maupun lembaga disebut menajiskan," tukasnya.

Ia juga menyatakan, pihak-pihak yang membiarkan orang Papua yang mayoritas masuk golongan masyarakat kecil, miskin, tertindas, terisolir, kurang pendidikan, tidak mampu dan tidak berdaya melindungi hidupnya menderita di atas tanah airnya adalah najis.

"Mengapa dibiarkan menderita, tertindas dan mati dengan stigma salah sendiri. Untuk itu, baik manusia maupun lembaga disebut menajiskan," ungkapnya.

Uskup Saklil melanjutkan, di atas negeri ini sudah sering terjadi tindakan-tindakan yang menajiskan sehingga terkesan kita menganut budaya najis. 

"Segala bentuk kenajisan selalu melahirkan kekerasan dan pembunuhan, balas dendam dan konflik, korupsi-kulusi-nepotisme, materialisme-hedonisme-sekularisme. Budaya kenajisan adalah budaya kematian. Krisis moral terjadi di segala bidang kehidupan manusia," ungkapnya.

Maka itu, ia mengajak untuk mencintai kehidupan dengan cara melawan segala tindakan yang menajiskan.

"Kita tidak melawan militer tetapi berperang melawan segala tindakan kenajisan yang dibuat oleh militer. Kita tidak melawan negara tetapi kita melawan segala tindakan kenajisan yang dibuat oleh negara. Kita tidak melawan para pengusaha tetapi kita melawan segala tindakan kenajisan yang dibuat para pengusaha," jelasnya.

"Kita tidak melawan masyarakat warga tetapi kita melawan segala tindakan kenajisan yang dibuat masyarakat warga. Hanya dengan ini, kita akan mengalami hidup yang adil dan damai. Kita dapat mewariskan budaya kehidupan damai dan sejahtera kepada anak cucu kita," lanjut Uskup Keuskupan Timika yang pertama ini.

Ia juga menambahkan, semua komponen harus bersatu dan berperan melawan segala bentuk kenajisan dan mewartakan pertobatan dengan cara melawan segala bentuk tindakan najis dalam masyarakat dan gereja. (Abeth Abraham You/MS)