Seruan Ibadah dan Aksi. |
Konflik Belanda dan indonesia
tentang status papua belum juga berakhir, muncul seorang penengah
berkebanggsaan Amerika Mr Ellyswort Bunker mengusulkan supaya daerah papua
barat di ambil alih oleh badan PBB yang bernama United Nation Temporary
Autority (UNTEA) dan administrasi Papua barat di atur oleh pemerintahan
indonesia dengan jangka waktu 25 tahun, setelah itu rakyat Papua di berikan
opsi untuk memilih tetap bersama indonesia atau memilih menjadi negara merdeka.
jadi seharusnya “PEPERA” di laksanakn tahun 1988. Dua perjanjian yang tidak
akan hilang dari perjuangan rakyat Papua, adalah perjanjian New York yang di
tanda tangani di markas PBB pada tanggal 15 agustus 1962 dan Perjanjian Roma
yang di tanda tangani di Italia (Roma) tanggal 30 september 1962,dimana
perjanjian New York tentang proses peralihan administrasi Papua dari belanda ke
UNTEA sedangkan perjanjian Roma adalah Referendum atau lebih di kenal saat itu
dengan istilah PEPERA yang direncanakan pada tanggal 1969 di batalkan saja atau
bila perlu di hapuskan saja, juga pengaturan indonesia dalam mengurus papua
hanya 25 tahun saja terhitung dari tanggal 1 mei 1963 jadi berakhirnya tanggal
1 mei 1988 Disini terlihat jelas kejanggalan yuridis.
Salah satu pelanggaran Hak Asasi
bangsa Papua adalah pada saat pelaksanaan “act of free choice” /tindakan untuk
bebas memilih atau indonesia menyebutnya PEPERA, pada saat itu jumlah penduduk
Papua terhitung -+ 800.000 Ribu jiwa, namun atas keberhasilan propaganda
indonesia yang licik maka sistem international tidak digunakan ,indonesia
membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang terdiri dari tokoh adat papua yang
sudah di doktrin dan intimidasi di bawah todongan senjata oleh
OPSUS-KOPASANDHA, Pimpinan Jendral Ali Murtopo.supaya memilih bergabung bersama
indonesia…sungguh ironis memang.
Untuk menyelesaikan Kesalahan
Sejarah ini Awal Tahun 2017 IPWP, ILWP dan ULMWP meluncurkan Tanda Tangan
Petisi Global yang harus dilakukan oleh solidritas dunia dan terakhirnya
parlemen New Zealan menghadiri dukungan penandatanganan petisi Internationally
Supervisor Vote for West Papua yang dilakukan oleh sembilan anggota parlemen
New Zealand di Wellington. Lobi politik Papua Merdeka oleh ULMWP di tingkat
internasional telah bergerak mulai dari Melanesian Spearhead Group (MSG),
Pacific Islands Forum (PIF), The African, Caribbean and Pacific Group of States
(ACP) dan hingga saat ini telah berada di tingkat Komite 24 Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau (Special Committee on Decolonization). Pada tanggal 16
Mei 2017, dewan eksekutif ULMWP diundang secara resmi untuk menghadiri pertemuan
C24 Komite 24 (Dekolonisasi) di St Vincent dan Grenadine. Dalam pertemuan ini
Perwakilan Republik Indonesia dikagetkan saat melihat kehadiran ULMWP.
Beberapa waktu sebelumnya
Indonesia sempat membatasi dan melarang, agar ULMWP tidak masuk dalam ruangan
dan mengikuti pertemuan Komite 24 Dekolonisasi PBB namun, pemerintah St Vincent
dan Grenadine mengatakan, ULMWP hadir sebagai tamu negara resmi dalam pertemuan
Komite 24 kali ini. Dukungan dari Berbagai Negara, solidaritas dunia LSM,NGO
Partai-Partai dan lain-lain saat ini lebih Meningkat di tingkat region untuk menentukan Nasib
Sendiri bagi bangsa papua. Untuk itu kita nyatakan sikap dan berikan dukungan
sekaligus Deklarasi Tanda tangan petisi sebagai persyatan menuju Dekolonisasi
PBB.
Maka Komite Nasional Papua Barat
KNPB sebagai media Nasional Bangsa papua akan memediasi rakyat papua dalam
Bentuk ibadah dan Doa Nuansa yang akan di selenggarahkan pada :
Hari/Tanggal :
Selasa, 30 Mey 2017.
Alamat :
Kebun Siri Jln. Freeport Lama Timika Papua.
Tempat :
Kantor OPM (KNPB & PRD Timika)
Jam :
09.00 Pagi s/d Selesai.
Demikian Seruan Ini Kami Buat
Untuk dapat diketahui Oleh semua Pihak dan Dapat Hadir dalam Kegiatan tersebut
diatas semoga Allah Moyang bangsa papua Menyertai Kita dalam Profesi Kita
masing-masing Menuju Pembebasan melalui
Mekanisme Referendum.
Hormat
Kami
Penyelenggarahkan
Ibadah dan Aksi
Badan
Pengurus
Komite
Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika
TTD
STEVEN
ITLAY
SEM UKAGO
Ket.KNPB
Timika
Sekjen KNPB Timika.
Penanggung
Jawab Aksi
Lembaga
Politik Bangsa Papua
Parlemen
Rakyat Daerah Mimika PRDM
TTD
ABIHUR
DEGEI
Ket.PRD
Mimika.
Catatan :
ü Penandatanganan Petisi terus berjalan dan akan berakhir pada Bulan Juny
maka yang belum memberikan Dukungan Maka KNPB buka 24 jam di sekertariat KNPB
Timika bendungan.
ü Rakyat bangsa Papua wajib Busana adat & Bebas Rapi dan membawah
Alkitab & Gitar.
ü Rakyat bangsa papua tidak terpropokasi dengan issue yg di bangun o/ musu,
karena dalam waktu dekat Membuktikan sejarah Indoesia dan West Papua.
Copy & Sebarkan !
0 komentar:
Posting Komentar