Selesai Membacakan Pernyataan Politik Di bawah Ini langsung Memberikan Kepada Lembaga penanggung Jawab Politik Wilayah Timika Yaitu Parlemen Rakyar Daerah PRD untuk di Tindak Lanjuti kepada tembusan dibawah.
PERNYATAAN POLITIK
55 Tahun Tri komando rakyat
dikumandangkan di Yongjakarta oleh Presiden Soekarno adalah awal kejahatan dan
tindakan klonialisme atas manusia melanesia di Papua Barat. 19 desember
merupakan awal pelanggaran terhadap Hak Hidup, hak politik dan aneksasi
bangsa Papua ke dalam indonesia oleh soekarno
dengan nafsu kekuasanya.
19 Desember 1961 (19 hari
setelah manifesto kemerdekaan Papua 1 Desember 1961), Tri Komando Rakyat
(Trikora) dikumandangkan Ir. Soekarno untuk menjajah teritori West Papua.
Proses dekolonisasi West Papua digagalkan oleh watak ekspansionisme dan
militeristik Indonesia. Ribuan rakyat West Papua dibantai dalam berbagai
operasi militer.
Presiden Soekarno mengeluarkan
Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:
1. Gagalkan Pembentukan
“Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial
2. Kibarkan Sang Merah Putih
di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi
umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Presiden Soekarno sebagai
Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan
Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala,
Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat
untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Mengapa Soekarno sangat “keras
kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam
pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia.
Alasan Aneksasi Wilayah Papua
karena Klaim atas Kekuasaan Majapahit namun dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan
14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik
di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah
timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan
pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama
Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah,
Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut
Nagarakretagama hanya Papua Barat yang tidak tersebut sebagai batas yang
terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan
Majapahit ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam
kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah
memanipulasikan sejarah.
Klaim atas Kekuasaan Tidore, pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.
Klaim atas Kekuasaan Tidore, pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.
Soekarno mengklaim bahwa
kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat
merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa
raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah
mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.
Apakah kedua klaim dari sultan
Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda,
Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya
kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa
sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.
Kapten Thomas Forrest Gubernur
Ternate mengatakan bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul
tidak kelihatan.
Pada tanggal 27 Oktober 1814
dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh
residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik
Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah
sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan
Tidore.
Tidore dan Papua Barat, tidak
ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Yang ada hanya hubungan
vertikal antara kerajaan Tidore dan
Papua Barat klaim Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda, merupakan imajinasi.”
Dari uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk
mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan
Tidore.
Kontrak ini dibuat di luar
ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat, diklaim oleh sultan Tidore dengan
nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.
Ketika sultan Tidore
mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat
Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari
kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali
tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar.
Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’
berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan).
Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.
Mitos ini memberikan bukti,
bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan
yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada
laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan
penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan
putri sultan Tidore.
Kelaim atas Hindia Belanda
Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah
Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada
tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua
Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland.
Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda
disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang
sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).
Bangsa papua dan bangsa
indonesia memiliki sejarah perjuangan yang berbeda, dalam sejarah hidup, rakyat
Papua Barat telah menunjukkan bahwa Bangsa Papua mampu mengatur hidupnya
sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami
Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala
suku, Ondoafi, Mananwir dan Ondofolo (tribal leaders).
Setiap kepala suku dipilih
secara demokratis sedangkan daerah lainnya kepala suku diangkat secara
turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di
beberapa daerah seperti seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di
daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di
Numbay.
Selain kemampuan untuk
mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing, Papua Barat dan
Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh.
Perbedaan fisik maupun mental,
dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam
sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri
dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan
Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan kolonialisme.
Dalam kehidupan
sehari-hariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia
apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa
kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang
bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami
berbeda dengan bangsa Indonesia.
Indonesia (Sabang sampai
Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat
(Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua
Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi
pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda
yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta),
kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas
Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.
Tahun 1908 Indonesia masuk
dalam tahap Kebangkitan ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi
perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi
yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908) dalam berdirinya
organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak
terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu,
yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan
bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak
mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah
musuhnya masing-masing.
Sumpah Pemuda Indonesia
tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh
Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina,
tetapi tidak pernah satu pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda
tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa,
satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.
Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap
untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
Mohammad Hatta, dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.mengatakan
bahwa emerdekaan Indonesia tidak sangkut pautnya dengan Papua Barat . Dalam
pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon
Vietnam, tanggal 12Agustus 1945, Mohammad Hatta menegaskan bahwa, bangsa Papua
adalah ras Melanesia, bangsa Negroid, maka biarlah bangsa Papua menentukan
nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih
primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta
Ketika Indonesia
diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah
Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai
Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat.
Kini 55 tahun pendudukan
kekuasaan kolonial Indonesia, West Papua masih menjadi wilayah protektorat yang
belum menentukkan nasibnya sendiri. Perjuangan rakyat West Papua kini menjadi
perjuangan rakyat dunia.
Oleh Karena Itu kami bangsa
Papua Menyatakan bahwa :
11. Kami Bangsa Papua Barat
Mendesak segera kembalikan hak politik bangsa Papua
22. Kami Bangsa Papua Barat
menyatakan bahwa, kekuasaan Indonesia di West Papua selama 55 tahun adalah
Kolonial
33. Komndao Trikora adalah awal
kejahatan yang mengakibatakan Papua Barat Darurat HAM PBB segera mengirim
Pelopor khusus PBB di Papua Barat
44. PBB segera meninjauh kembali
Pepera 1969 dan memberikan Hak penentuan
Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat.
55. Kami Rakyat Papua Mandukung
Penuh ULMWP menjadi anggota penuh MSG
Demikian Pernyataan sikap Ini
Kami buat dengan Penu tanggung Jawab atas perhatian tak lupa Kami sampaikan
terima kasih
Tanah
Amunsa Timika West Papua, 19 Desember 2016
DIKELUARKAN DI : Timika,
PADA TANGGAL : 19 Desember 2016
HORMAT KAMI.
Lembaga
Penanggung Jawab Politik Bangsa Papua
Parlemen
Rakyat Daerah Mimika (PRDM)
ttd
ABIHUT DEGEY
Ket.PRD Mimika.
TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:
1.
Sekertariat MSG di Vanuatu
2.
Sekertariat PIF di Fiji
3.
Sekertariat ULMWP di Vanuatu
4.
IPWP Di London, Inggris
5.
Sekertariat ILWP
6.
Sekertariat Free West Papua Campaign
7.
Pemerintah Papua New Gunea PNG di port Moresby
8.
Pemerintah Salomon Islands di Honiara
9.
Pemerintah Vanuatu di Port Vila, Vanuatu
10.
Sekertariat FNLKS
11.
Pimpinan NRFPB di Tempat
12.
Pimpinan PNWP di Tempat
13.
Pimpinan PRD Se Tanah Air West Papua di Tempat
14.
Pimpinan Gereja-Gereja Se-Wilayah Bomberay di Tempat
15.
Pimpinan dan Tokoh-Tokoh Adat Se-Wilayah Bomberay di
Tempat
16.
Pimpinan LSM Se-Wilayah Bomberay di Tempat
17.
Pemerintah Republik Indonesia di Tempat.
18.
Arsip.
0 komentar:
Posting Komentar